Benarkah Tuhan Tidak Menyuruh Mencatat Perkawinan

Benarkah Tuhan Tidak Menyuruh Mencatat Perkawinan

Benarkah Tuhan Tidak Menyuruh Mencatat Perkawinan

Benarkah Tuhan Tidak Menyuruh Mencatat Perkawinan

Benarkah Tuhan Tidak Menyuruh Mencatat Perkawinan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berutang-piutang dalam tempo tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya… (Al-Baqarah: 282).

Ngapain orang2 ribut soal RUU Perkawinan. Kecuali kalau di RUU Perkawinan yg baru gak boleh nyoblos lagi tapi diganti nyontreng, baru boleh ribut 😀 Tetep fokus bongkar kasus Century! [1]

Pendahuluan

Sungguh menarik mencermati ayat ke-282 Surat Al-Baqarah. Ayat yang dikatakan sebagai ayat terpanjang dalam Al-Quran oleh Ibnu Katsir ini cukup rinci menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan dalam bertransaksi bisnis. Ibnu Abbas menyebut ayat ini turun untuk secara khusus mengatur transaksi salam[2], yaitu kesepakatan untuk menjual sesuatu yang cukup diketahui jumlah dan spesifikasinya saja dan pembeli langsung membayarnya meskipun barangnya belum ada. Tetapi mayoritas penafsir memperluas cakupan makna ayat tersebut untuk segala bentuk transaksi bertempo atau nontunai: utang-piutang, jual beli, atau sewa menyewa. Transaksi-transaksi yang demikian seharusnya dicatat dengan tepat, cermat, dan penuh kejujuran untuk menghindari perselisihan di waktu kemudian. Apabila diperlukan, saksi-saksi yang jujur dan adil dapat dihadirkan. Transaksi-transaksi tunai, yang segala urusannya selesai seketika, tentu tidak perlu dicatat.

Tulisan memang lebih kuat, mengikat, dan tak terhapuskan daripada sekadar ucapan. Karena itulah, kataba, dengan berbagai bentuk turunannya, istilah Al-Quran untuk menulis, dapat juga berarti mewajibkan (bukan sekadar menganjurkan), seperti …kutiba ’alaikum ’l-shiyaam…(…telah diwajibkan atas kalian berpuasa…) [QS 2:183], kataba ’alaa nafsihi ’l-rahmah (Allah mewajibkan atas diri-Nya sendiri sifat kasih sayang) [QS 6:12], inna ’l-shalata kaanat ’ala ’l-mu’miniina kitaaban mawquutan (sesungguhnya salat itu kewajiban yang terjadwal bagi orang-orang beriman) [QS 4: 103].

Kembali pada masalah transaksi yang diatur oleh Al-Quran, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah kita memerlukan landasan tekstual (dalil naqli) seperti ayat di atas atau hadits atau fatwa ulama untuk melakukan pencatatan transaksi? Apakah kita butuh pendukung ayat Al-Quran untuk meminta kuitansi pembayaran SPP, tagihan listrik, telpon? Kebutuhan-kebutuhan kita sendirilah, bukan Al-Quran, hadits, atau fatwa ulama, yang mengharuskan kita menulis transaksi. Kegiatan tulis-menulis transaksi bisnis jelas muncul secara alamiah. Dalam pandangan fikih, hukum menulis transaksi adalah sunnah [3]. Tanpa ditulis sekalipun, segala transaksi, asal telah memenuhi syarat dan rukunnya, adalah sah. Jadi bukankah dengan demikian ayat di atas menjadi muspro atau sia-sia? Atau paling tidak kurang ”menggigit”?

Pesan penting ayat di atas, menurut hemat penulis, bukanlah pada rincian aturan transaksi yang dipaparkan. Lebih luas lagi ayat itu merupakan salah satu contoh pernyataan ”kesepakatan” Tuhan terhadap pertimbangan akal budi manusia mengenai apa yang baik dan buruk, bermanfaat atau tidak, bagi kehidupan mereka. Jika setiap pertimbangan akal harus disertai landasan tekstual, tentu akan dibutuhkan banyak sekali ayat, hadits, atau fatwa ulama. Oleh karena itu Tuhan selalu mengingatkan manusia untuk memaksimalkan fungsi akal. Kanjeng Nabi pun bersabda: kalian lebih paham urusan dunia kalian! [4]

Baca Juga :