KRONOLOGI PERISTIWA REVOLUSI PERANCIS

KRONOLOGI PERISTIWA REVOLUSI PERANCIS

KRONOLOGI PERISTIWA REVOLUSI PERANCIS

KRONOLOGI PERISTIWA REVOLUSI PERANCIS

A. SIDANG ETATS GENERAUX (LEMBAGA LEGISLATIF PERANCIS

Dikarenakan krisis ekonomi yang terus berlanjut, Raja Louis XIV awalnya berniat untuk memberlakukan pajak juga untuk kalangan bangsawan atau golongan pertama. Kaum bangsawan menentang rencana tersebut dan memberi usul agar dibentuk lembaga perwakilan untuk memutuskan segala kebijakan-kebijakan kerajaan dalam rangka menyelamatkan perekonomian Perancis dari krisis ekonomi yang terus bergejolak.

Namun masyarakat kemudian menilai bahwa lembaga ini tidak efektif dalam mengatasi masalah perekonomian Perancis karena kebijakan-kebijakannya hanya mementingkan golongan pertama yang merupakan kaum bangsawan dan golongan kedua yang merupakan kaum gereja.

B. TERBENTUKNYA ASSEMBLE NATIONALE

Akibat dari golongan tiga yang tidak puas pada sistem pemungutan suara pada Etats Generaux yang mementingkan golongan pertama dan kedua, maka golongan tiga memutuskan keluar dari lembaga perwakilan ini dan membentuk sebuah lembaga baru sebagai tandingan yang bernama Assemble Nationale. Pada 20 Juni 1789 lembaga ini berhasil dibentuk dan menunjukkan gerakan ketidaksetujuan dan ketidakpatuhan golongan tiga terhadap kekuasaan kerajaan.

C. PENJARA BASTILLE DISERBU

Benteng dan penjara Bastille yang dianggap sebagai sebuah simbol kekuasaan kerajaan diserbu oleh para pemberontak pada tanggal 14 Juli 1789. Para pemberontak berhasil merampas senjata dan amunisi yang ada di benteng dan penjara tersebut. Benteng ini jatuh ke tangan pemberontak pada sore hari setelah melewati beberapa jam pertempuran.

Setelah penyerbuan ini terjadi gencatan senjata antara pemberontak dengan pasukan kerajaan, namun Gubernur Marquis Bernard de Launey tetap dipukuli, ditusuk dan kemudian kepalanya dipenggal dan dipasang pada tombak untuk dipamerkan keliling kota.

D. PEMBENTUKAN DEWAN NASIONAL

Setelah penyerbuan pemerintah kerajaan kemudian mengesahkan lembaga baru bernama Assemble Nationale Konstituante. Beberapa anggota penting Dewan Nasional ini adalah Mirabeau dan Lafayette yang merupakan seorang bangsawan dan Sieyes yang merupakan seorang pemuka agama. Lembaga ini pada 1789-1791 berhasil menyusun deklarasi mengenai hak asasi manusia di Perancis.

Deklarasi ini bernama “Deklaration des Droits de I’homme et dua Citoyen” yang berarti “Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga” dan diumumkan pada 27 Agustus 1789 untuk dijadikan dasar pemerintahan Perancis yang baru. Dasar ini baru disahkan di tahun berikutnya pada 14 Juli 1790 dalam UUD Perancis sehingga sistem pemerintahan yang awalnya monarki absolut menjadi monarki konstutional dimana kekuasaan raja tidak lagi sewenang-wenang namun dibatasi oleh peraturan.

E. PERPECAHAN GOLONGAN KETIGA

Golongan ketiga mulai mengalami perpecahan antara kaum borjuis dan rakyat jelata semenjak UUD disahkan karena adanya perbedaan pandangan. Kaum borjuis menginginkan Perancis dalam sistem monarki konstitusional dan memilih bergabung dalam partai Girodin, sedangkan rakyat jelata memilih tuntutan yang radikal agar Perancis mengubah total sistem pemerintahannya menjadi Republik sehingga tidak ada yang berperan sebagai raja.

Kelompok rakyat jelata yang radikal ini bergabung dengan partai Montagne. Persaingan antara kedua kubu ini akhirnya berakhir dengan kemenangan pada partai Montagne dengan kemudian membentuk pemerintahan rakyat jelata dengan nama pemerintahan konvensional.


Baca Juga :