Pemberian Kuasa

Pemberian Kuasa

Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. (Pasal 1792 KUH Perdata)

Apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dapat dibedakan sebagai berikut:

  1. Akta umum, artinya pemberian kuasa dilakukan di hadapan dan di muka Notaris.
  2. Surat di bawah tangan, artinya surat kuasa hanya dapat dibuatkan para pihak.
  3. Lisan, artinya surat kuasa yang dilakukan secara lisan.
  4. Diam-diam, artinya surat kuasa yang dilakukan secara diam-diam.
  5. Cuma-Cuma, artinya penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa.
  6. Kata khusus, artinya pemberian kuasa hanya mengenai kepentingan tertentu saja.
  7. Umum, artinya isi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.

Hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa yaitu melaksanakan kuasanya dan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan serta memberi laporan kepada pemberi kuasa. Sedangkan kewajiban pemberi kuasa yaitu memenuhi perjanjian yang telah dibuat baik membayar upah maupun memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa. Disamping kewajiban, ada juga hak penerima kuasa yaitu menerima jasa dari pemberi kuasa dan sebaliknya hak pemberi kuasa yaitu menerima hasil dari penerima kuasa.

Dalam pasal 1813 KUHPerdata, pemberian kuasa dapat berakhir dengan cara ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Perjanjian Penanggungan Utang

Penanggungan adalah suatu persetujuan dimana,  pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.(Ps. 1820 KUHPerdata)

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur.

Seorang penanggung akan kehilangan haknya untuk menagih kembali dari si berhutang apa yang telah dibayarkan kepada si berpiutang apabila ia membayar hutang dengan tidak memberitahukan si berhutang. Disamping itu hak dari si penanggung ada dua yaitu :

  1. Ia berhak, jika ditagih meminta supaya si berpiutang menuntut terlebih dahulu kepada si berhutang, jika perlu dengan menyita kekayaan si berhutang.
  2. Jika ada beberapa orang yang menanggung satu hutang, maka ia berhak meminta agar pembayaran dipikul bersama-sama.

Di dalam pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai, dibukti dengan penyimpanan atau penitipan , pembaharuan utang, kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan, dan berlakunya syarat peradilan.

Sumber: https://carbomark.org/