Perjanjian Perdamaian

Perjanjian Perdamaian

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung  ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika  dibuat secara tertulis. (Pasal 1851 KUH Perdata)

Adapun orang yang tidak berwenang mengadakan perdamaian yaitu :

  1. Para wali dan pengampu, kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan dari Bab XV dan Bab XVII dalam buku Kesatu KUH Perdata,
  2. Kepala-kepala daerah dan kepala lembaga-lembaga umum.

Objek perjanjian perdamaian ditur dalam Pasal 1853 KUH Perdata yaitu :

  1. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran.
  2. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Perdamaian yang tidak dibolehkan yaitu perdamaian mengenai kekeliruan baik dengan cara penipuan atau paksaan. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Kesimpulan

Perjanjian untung-untungan yaitu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Misalnya perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, dan perjudian.

Perjanjian pemberian kuasa yaitu perjanjian yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atas nama orang yang memberi kuasa tersebut. Macam-macam dari perjanjian tersebut meliputi akta umum, surat di bawah tangan, lisan, diam-diam, cuma-cuma, kata khusus, dan umum. Sedangkan berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata.

Perjanjian penanggungan yaitu persetujuan dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Perjanjian ini bersifat accesoir (tambahan) dan cara berakhirnya diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata.

Perjanjian perdamaian yaitu perjanjian dimana kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Adapun orang yang tidak boleh melakukan perjanjian ini yaitu wali dan pengampu, dan kepala-kepala daerah dan kepala lembaga-lembaga umum.

Baca juga: