Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar NegaraSumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Radjiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Soepomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, Philosophische grondslag bagi Indonesia merdeka.

Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai Philosophische Grondslag dari negara, ideologi negara, staatsidee. Dalam hal tersebut,Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara (Darmodiharjo, 1991: 19).

Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia (Pimpinan MPR dan Tim KerjaSosialisasi MPR periode 2009–2014, 2013: 94).

Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara ringkas, Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode2009–2014, 2013) menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut.

Pertama, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertical transcendental) dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara.

Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat horizontal) dianggap penting 88 sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh.

Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial.

Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara

Mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan di dalam

Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa Pancasila

menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional.

Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik

bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam

suprastruktur politik (sektor pemerintah), yaitu lembaga-lembaga negara dan

lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila

merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan

mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang

banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam

infrastruktur politik (sektor masyarakat), seperti organisasi kemasyarakatan,

partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun

dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat

akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah

dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan

output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan

diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur

politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan

good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran

dan masyarakat yang makmur dalam keadilan (meminjam istilah mantan Wapres Umar Wirahadikusumah).


Sumber: https://gurupendidikan.org/